Pelayanan birokrasi sering kali menjadi sorotan masyarakat, terutama terkait kelambatan, ketidakpastian, dan sikap yang kurang ramah dari petugas. Kritik ini bukan tanpa alasan, karena pada berbagai tingkatan pelayanan, masyarakat masih sering merasakan ketidakpuasan.
Namun, pemerintah sudah berkomitmen untuk memperbaiki keadaan ini. Setelah era "pelayanan prima," kini hadir gagasan Zona Integritas yang diharapkan akan menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Core value birokrasi yang ber-AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif) menjadi landasan utama dalam mewujudkan perubahan ini.
Birokrasi harus menjadi tempat di mana setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan staf pendukung lainnya memahami dan menerapkan nilai-nilai ini. Tantangannya adalah, apakah transformasi ini sudah terasa nyata atau hanya sebatas jargon? Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menjadi penentu, berdasarkan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan layanan publik.
Masyarakat tidak mengharapkan kemewahan atau formalitas berlebihan dalam pelayanan. Mereka hanya ingin proses yang cepat, sederhana, dan ramah. Dengan kemajuan teknologi, layanan online juga menjadi solusi yang sangat diinginkan, di mana masyarakat bisa mengajukan dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.
Sebagai contoh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah kepemimpinan Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terus menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan. Dukcapil kabupaten/kota mampu memfasilitasi perpindahan penduduk, penerbitan kutipan akta kelahiran, serta layanan antar wilayah dengan cepat dan efisien.
Kolaborasi antarbidang di dalam Dukcapil juga patut diapresiasi. Para petugas di lini depan bekerja tanpa henti untuk memastikan pekerjaan terselesaikan dengan cepat, karena menunda pekerjaan berarti menambah beban di kemudian hari. Mereka bahkan turun langsung untuk memberikan layanan khusus kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Sikap pelayanan dengan integritas tinggi dan kualitas yang konsisten ini tidak terlepas dari pengawasan langsung sang Dirjen, Prof. Zudan, serta para kepala dinas di daerah. Dukcapil telah membuktikan diri sebagai contoh yang baik dalam hal pelayanan publik. Bahkan, slogan seperti "Profesional dan Tulus Melayani" dan "Melayani dengan Sepenuh Hati" benar-benar tercermin dalam tindakan mereka.
Sebagai seorang birokrat dengan pengalaman lebih dari 32 tahun, saya merasa bahwa layanan publik yang diberikan oleh Dukcapil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Setiap elemen di dinas ini memiliki semangat yang sama: bekerja keras tanpa kenal waktu demi kepuasan masyarakat.
Kolaborasi antarbidang yang berjalan tanpa sekat di dalam Dukcapil menunjukkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah. Ketika sebuah lembaga mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan, masyarakat akan merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
Dukcapil menjadi contoh bahwa birokrasi yang melayani dengan sepenuh hati akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Istilah "Turu Nguyu Melek Ngekek" yang diungkapkan oleh Prof. Zudan mencerminkan harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien, sehingga mereka bisa tidur nyenyak tanpa khawatir.
Jika seluruh pelayanan publik di Indonesia bisa menerapkan prinsip-prinsip seperti yang diterapkan di Dukcapil, masyarakat akan bangga dan merasa dihargai oleh negara. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan warga terhadap kewajiban negara, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme.
Namun, di atas segalanya, kehati-hatian dan ketelitian harus selalu menjadi landasan dalam memberikan pelayanan, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas.
Salam.
